Kutai timur, Nasdemkutim.id – Aldryansyah, anggota DPRD Panipurna, menegaskan bahwa meskipun sering kali disampaikan baik melalui saluran formal maupun informal, tidak ada perubahan signifikan terkait keterlambatan dalam proses realisasi anggaran APBD. Hal ini, menurutnya, berdampak pada lambatnya pelaksanaan program-program yang seharusnya sudah terealisasi untuk kepentingan masyarakat Selasa 25/11/2025
“Masih banyak program yang belum terealisasi, sementara masyarakat sudah menunggu lama. Pajak-pajak mereka juga sudah disetorkan, tetapi sampai hari ini hasilnya belum ada. Pemerintah harus bertanggung jawab atas keterlambatan ini,” ujar Aldryansyah dengan tegas.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap beberapa pihak yang menyalahkan DPRD, menyebutkan bahwa legislatif terlalu banyak terlibat dalam urusan lain, dan menuduh mereka terlambat dalam pembahasan. Aldryansyah pun menantang pihak terkait untuk jujur dalam menilai siapa yang sebenarnya terlambat.
Aldryansyah juga memberikan peringatan kepada Perangkat Daerah (OPD) yang mungkin merasa bahwa pembahasan di DPRD hanya formalitas belaka. Menurutnya, pandangan umum fraksi yang sering dibalas dengan formalitas tidak akan membawa perubahan nyata, dan perlu ada tindakan nyata untuk menuntaskan masalah ini.
“Saatnya OPD untuk tidak hanya memberikan jawaban formalitas, tetapi juga harus siap untuk bertanggung jawab atas terlambatnya pelaksanaan program. Jangan sampai masalah ini terus berlarut-larut,” tambah Aldryansyah.
