Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Kutai Timur pada 25 November 2025 menyampaikan Pemandangan Umum (PU) terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Dalam penyampaiannya, yang dipimpin oleh juru bicara Aldryansyah, S.I.Kom., Fraksi NasDem memberikan apresiasi terhadap dokumen anggaran yang disusun serta menyambut positif tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penguatan infrastruktur.
Namun, Fraksi NasDem juga menyoroti beberapa isu krusial terkait kondisi fiskal daerah yang memburuk akibat pemotongan drastis Dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga lebih dari 70%. Pemotongan ini diyakini akan memberikan dampak signifikan terhadap keuangan daerah Kutai Timur, yang memaksa Pemerintah Daerah untuk lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan fiskal. Fraksi NasDem menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan orientasi kesejahteraan rakyat dalam penyusunan anggaran, serta menekankan selektivitas dalam pengalokasian belanja untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan undang-undang.
Poin lain yang diangkat adalah kekhawatiran Fraksi NasDem terkait prioritas alokasi anggaran, terutama untuk Belanja Modal. Fraksi ini secara tegas mempertanyakan urgensi pelaksanaan 18 kegiatan yang masuk dalam rencana kegiatan tahun jamak (Multiyears) senilai Rp1,081 triliun. Mengingat kondisi fiskal yang tertekan dan adanya defisit akibat pemotongan TKD yang besar, Fraksi NasDem meminta penjelasan lebih lanjut dari Pemerintah Daerah mengenai dasar pelaksanaan proyek-proyek tersebut.
Sebagai alternatif, Fraksi NasDem mendorong agar anggaran difokuskan untuk investasi pada kualitas SDM, dengan mengutamakan sektor Pendidikan dan Kesehatan. Fraksi ini mengusulkan peningkatan fasilitas pendidikan, pemberian beasiswa, kesejahteraan guru, serta penanganan angka putus sekolah. Di sektor Kesehatan, Fraksi NasDem meminta pemerataan tenaga medis, obat-obatan, dan infrastruktur kesehatan di seluruh kecamatan. Fraksi NasDem akhirnya menyatakan kesediaannya untuk melanjutkan pembahasan Raperda APBD 2026 dengan harapan bahwa program yang diusulkan dapat mendorong transformasi ekonomi dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Kutai Timur.
